PURWAKARTA, garisjabar.com- Sekda Purwakarta Norman Nugraha mendorong untuk meningkatkan tahapan zona integritasnya pada tahun 2023.
Selain itu, tujuan kenaikan nilai reformasi birokrasi ini agar berdampak pada besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai instansi tersebut.
Menurut Norman Nugraha, akan ikut sertakan untuk penilaian organisasi perangkat daerah. Sebelum proses penilaian harus di bangun sebuah komitmen antara pimpinan dan pimpinan perangkat daerah.
“Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan zona integritas ini,”kata Norman Nugraha. Kamis (9/03/2023).
Namun penilaian reformasi birokrasi bukan hanya dikaitkan dengan besaran tukin. Lebih dari itu, jika ingin target prioritas tercapai reformasi birokrasi perlu dilakukan.
Kata Norman Nugraha, sebelum ditentukan delapan OPD ini, kita liat proses evaluasi penilaian indikatornya setelah dianalisa kita tentukan organisasi perangkat daerah yang di ikut sertakan ke Kementerian (Menpan-RB).
Pencanangan zona integritas tersebut fakta integritas yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Sementara untuk target di tahun ini, pembangunan integritasi salah satu target dari bupati.
“Ada dua yang bisa meraih predikat BPK,”ujarnya.
Pasan yang pertama kaitan penilaian dengan zona integritas ini.
Menurutnya, sebelum nanti dilakukan proses penilaian oleh Kementrian (Menpan RB) yang pertama, penuhi dulu kaitan dengan indikator-indikator yang menjadi proses penilaiannya.”Sebelum nanti, ketika ada proses penilaian langsung dari kementerian (Menpan RB) kita bisa ikut serta dan menjelaskan kaitan dengan masing-masing OPD ini,”ucapnya.
Ada tiga tahap untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Pertama, menetapkan capaian kinerja organisasi yang terdiri atas penetapan capaian kinerja periodik dan tahunan. Capaian kinerja organisasi ditetapkan dalam predikat istimewa. (Dni)
