PURWAKARTA, garisjabar.com- Setidaknya ada empat program prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda rapat paripurna laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD setempat pada Jumat, (28/04/2023).
Namun adapun keempat program prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022 tersebut diarahkan pada, pertama untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, kedua pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat, ketiga untuk peningkatan penyelenggaraan good governance yang berbasis iptek, dan keempat untuk peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat.
“Hari ini, kawan-kawan di DPRD Purwakarta telah menyampaikan keputusan tentang catatan dan rekomendasi atas LKPJ Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022. Alhamdulillah, laporan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik meskipun ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan yang perlu diperhatikan,”kata Anne.
Bupati Anne juga mengapresiasi catatan dan rekomendasi dari DPRD itu yang merupakan hasil evaluasi dan penilaian yang obyektif terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 lalu.
Namun demikian, lanjut Anne, pembangunan di Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2022, dengan tema, memantapkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan.
“Pada tahun 2022, banyak keberhasilan yang telah dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan diberbagai bidang yang dicapai oleh jajaran Pemkab Purwakarta. Namun demikian, kita juga mengakui masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat terhadap program yang berjalan, dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepan,”ujar Anne.
Menurutnya, permasalahan pembangunan kedepan semakin penuh tantangan, sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi.
“Oleh karena itu, kita perlu memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,”ungkap Anne.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan, pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu-membahu untuk melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2022 yang lalu.
“Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ tahun anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja di akhir masa jabatan saya ini. semoga Allah SWT, Tuhan YME meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purwakarta,”ucap Anne.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi mengungkapkan bahwa Bupati Purwakarta telah menyampaikan LKPJ TA 2022. Dengan demikian berdasarkan peraturan, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima.
“Pembahasan LKPJ dimaksud dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program kegiatan pemerintah daerah. Pada esensinya penyelenggaraan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut guna perbaikan ditahun berikutnya. Oleh karena itu, alangkah bijaksananya apabila LKPJ TA 2022 ini bisa dijadikan sebagai wahana introspeksi agar kekurangan-keurangan dapat diperbaiki pada tahun berikutnya,”kata Amor.
Sementara, Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB, Ceceng Abdul Qodir berkomentar, LKPJ Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022 diterima dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang merupakan salahsatu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurutnya, LKPJ tersebut berisi tentang laporan atas implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan, maupun sisepakati oleh pemerintah daerah bersama-sama DPRD.
“Catatan dan rekomendasi LKPJ ini juga disusun dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Purwakarta selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2022, hasil pembahasaan laporan keterangan pertanggungjawaban oleh DPRD ini harus menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,”ujar Ceceng. (Rsd)
