PURWAKARTA, garisjabar.com- Dinamika dan suhu politik di Purwakarta memanas, dan membuat salah seorang yang merasa sakit hati menjadi salah tingkah. Sebuah tekanan dan ancaman dari seseorang juga terjadi kepada ketua Alhidayah Kabupaten Purwakarta.
“Pj Bupati tidak perlu takut dengan mengeluarkan tindakan, karena dilindungi Undang Undang. Dan tidak perlu segan juga menon jobkan, Pejabat Tinggi Daerah yang terang-terangan terlibat di dalam kegiatan politik seseorang,”kata Agus Yasin. Kamis (5/10/2023).
Ironis sebuah tekanan juga dialami ketua Al Hidayah Kabupaten Purwakarta, Henny Yuliana.Akibat tekanan tesebut dan intimidasi dari seseorang yang bersangkutan hingga mengundurkan diri.
Sebagian besar pejabat tinggi di Purwakarta, terkesan seperti terbawa arus dan menyimpan ketakutan untuk berkomunikasi atau dekat dengan Anne Ratna Mustika.
Diduga karena takut oleh adanya ancaman dari seseorang itu, akan dilaporkan ke APH jika masih tetap menjalin hubungan secara emosional dengan ARM.
“Seharusnya apabila sebagian besar pejabat tinggi Purwakarta itu tidak memiliki keterjebakan dengan seseorang tersebut, tidaklah perlu takut dengan hal tersebut. Dan harus memperlakukan sama kepada mantan pemimpin Purwakarta secara manusiawi,”kata Pengamat Politik Agus Yasin.
“Ini penyakit dan perilaku negatif, serta penyimpangan yang dilakukan pejabat dalam bersikap. Dan secara adab pun sesuai agama memutus silaturahmi sama dengan bersiap menerima azab.”lanjutnya.
Menurut Agus Yasin, sebenarnya mentalitas dan moralitas pejabat, harus mencerminkan ketauladanan bagi masyarakat. Terlepas dari sisi lainnya, sebagai abdi negara dan pelayan publik tentu disumpah dengan pengucapan kata sakral.
Dikatakan Agus Yasin, untuk menetralisir keadaan, serta mengembalikan kepatutan dari ketakutan yang menghantui sebagian besar pejabat Purwakarta.
Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Purwakarta, dalam hal ini Pj Bupati harus segera melakukan penyegaran sikap terhadap bawahannya. Termasuk pembinaan dan pengawasan melekat terhadap aparatur, baik kalangan ASN maupun Aparat Desa. Yang disinyalir masih banyak yang tergiring dalam kegiatan politik praktis. (Rsd)
