Garisjabar.com– Menjelang Pilkada 2024 ini, aparat penegak hukum tidak lepas dari tarikan politik di Kabupaten Purwakarta.
Sementara itu, beberapa kali para pengunjuk rasa melakukan auden ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta dengan hal yang sama.
Menurut, Sekertaris Forum Peduli Asep Kurniawan, melakukan aksi tersebut untuk kepentingan semata, dan dibumbui dengan unsur politik.
Sehingga pengaruh kepetingan politik dalam penegakan hukum santer dibicarakan ketika mantan Bupati Anne Ratna Mustika dimintai keterangan terkait dugaan gratifikasi oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta.
Hal itu, para aksi moral semakin gencar melakukan manuver politik guna menggalang dukungan menjelang Pilkada 2024.
“Setiap aksi rawan ada pihak yang menunggangi, bahkan menduga ada yang mendanai oleh pihak tertentu,”kata Sekertaris Forum Peduli Asep Kurniawan, Jumat (28/6/2024).
Sekertaris Forum Peduli Asep Kurniawan menyampaikan, kenapa mahasiswa dan masyarakat yang peduli Purwakarta saat ada kasus seperti ini baru muncul. Sementara masalah yang lebih krusial malah pada bobo manis.
“Jelas ada yang menggerakkan untuk kepentingan politik tertentu, yang lekat dengan menjelang Pilkada,”ujarnya.
Tak hanya itu, warga Purwakarta yang merasa dijual namanya oleh kepentingan pihak tertentu menjelang Pilkada.”Ini pasti ada dalangnya, yang disetir oleh segelintir orang,”ucapnya.
Selain itu, dengan adanya isu-isu hukum yang sedang berjalan jangan dijadikan komunitas politik. Kemudian menjadi persentasi yang buruk dan tidak baik hingga memecah belah juga merugikan salah satu pihak. (Rsd)
