Garisjabar.com- Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung Dedi Mulyadi menjadi bakal calon Kepala Daerah (Pilkada) 2024-2029 di Jawa Barat, diduga tersandera.
Ketua umum partai politik mendapat tekanan terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Namun, sebelumnya Kejagung menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.
Sehingga ada tekanan kuat dari kekuasaan terkait arah dukungan di Pemilihan di Pilkada Jawa Barat.
Selain itu, mereka menentukan pilihan di arah dukungan karena kartu truf mereka dipegang dan kerasnya tekanan kekuasaan.
Tak hanya itu, dalam dunia politik, kartu truf tesebut adalah kiasan dan artinya kartu terakhir yang bisa digunakan untuk menyandera juga menekan seseorang.
Menurut, Pengamat Politik Purwakarta Agus Yasin, terlepas persoalan itu, semestinya pimpinan partai tidak berpikir kepentingan individunya. Sehingga mengorbankan partai dan kader terbaik yang layak diprioritaskan.
“Ini jelas bukan keputusan yang bijak, tapi keputusan yang terpenjara oleh kasusnya,”kata Agus Yasin, saat dihubungi melalui seluler. Senin (05/8/2024).
Menurutnya, tindakan yang diambil akan melukai para kader partai. Kenyataan seperti ini pemimpin partai mungkin mengadopsi sikap pragmatis.
Hal tersebut, berfokus pada apa yang mungkin ketakutan dirinya dalam konteks politik saat ini, bahkan jika itu berarti mengorbankan beberapa prinsip partai.
“Sikap politik individu ini sering kali juga dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman, dan ambisi pribadi dirinya,”ucapnya. (Rsd)
