Garisjabar.com- Ribuan masyarakat pekerja tambang dan sopir yang tergabung dengan aliansi menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Subang, dengan ditutupnya pertambangan oleh Dedi Mulyadi.
Sementara, dengan ditutupnya pertambangan tersebut para buruh serta sopir kehilangan pekerjaan.
Namun, aksi buruh dan sopir tersebut menuntut kejelasan terkait proses perizinan tambang yang selama ini dinilai menyulitkan.
Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat hingga menarik perhatian anggota DPRD Subang, kemudian untuk memfasilitasi mediasi dengan perwakilan para pengunjuk rasa.
Aksi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini berhasil menarik perhatian anggota DPRD Subang, kemudian difasilitasi atau mediasi dengan perwakilan para pengunjuk rasa.
Menurut, H. Lili, kami ingin membuka galian tambang semua baik legal maupun Ilegal, namun yang Ilegal harus kita tempuh dengan dibantunya oleh temen-temen di DPRD Subang.
“kami minta diputuskan hari ini, karena ini menyangkut orang-orang kecil, seperti para sopir truk yang bekerja keras.” Katanya.
H. Lili, salah satu pengusaha tambang di Subang, menyampaikan keluhannya setelah mengikuti mediasi.
Ia juga menyoroti lambatnya proses perizinan tambang yang dinilai menghambat pengusaha lokal.
“Selama ini, perizinan yang diajukan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit, bahkan mencapai miliaran rupiah. Kami berharap pemerintah daerah bisa memfasilitasi pengusaha-pengusaha lokal agar lebih mudah mendapatkan perizinan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus lebih berpihak kepada masyarakat Subang dengan mempermudah akses perizinan dan memberikan dukungan nyata. Ia menilai bahwa selama ini proses birokrasi terlalu berbelit-belit, sehingga memberatkan pengusaha lokal yang ingin berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Aksi ini menjadi momen penting bagi DPRD Subang untuk mengambil langkah tegas dan segera memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi para pengusaha dan pekerja tambang di daerah tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan resmi dari pihak DPRD. (Rsd)
