PURWAKARTA, garisjabar.com- Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta antisipasi kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) menjelang lebaran 2021 ini.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, mengatakan, kepulangan PMI ini harus diantisipasi sejak dini. Pasalnya, sampai saat ini sebaran Covid-19 masih belum terkendali. Khawatir, para pekerja migran itu membawa virus mematikan dari negara tempat mereka bekerja.
“Kami sudah instruksikan semua kepala desa dan camat untuk melakukan pendataaan di wilayah masing-masing. Pendataan ini, terkait warga PMI yang kembali ke Purwakarta. Serta menyiapkan ruang isolasi mandiri,” ujar Ambu Anne, Selasa (4/5/2021).
Anne menyebutkan, dari 17 kecamatan yang ada, 7 wilayah di antaranya merupakan kantong-kantong PMI. 7 kecamatan kantong PMI ini, yakni Sukasari, Tegalwaru, Darangdan, Bojong, Wanaysa, Maniis dan Plered.
Dengan demikian, pemerintahan desa dan kecamatan yang menjadi kantong PMI ini, harus gerak cepat. Bahkan, pro aktif turun ke masyarakat, untuk mendata warganya. Setelah itu, setiap desa harus memiliki ruang isolasi mandiri.
Saat ada PMI yang pulang, warga itu akan dimintai keterangan. Apakah dia sudah di periksa di Bandara Soetta, sudah mendapat pemeriksaan swab antigen, atau sudah di isolasi mandiri belum di Wisma Atlet.
Jika ada PMI yang lolos dari syarat-syarat itu, maka pemerintahan desa atau kecamatan segera berkoordinasi dengan tim Satgas Covid kabupaten, untuk dilakukan langkah selanjutnya. Hal ini, guna mengantisipasi sebaran virus Corona dari luar negeri yang dibawa oleh PMI.
Namun terkait dengan PMI, lanjut Anne, sebenarnya Purwakarta masih memberlakukan moratorium. Khususnya ke Timur Tengah dan Malaysia. Kalaupun saat ini, ada PMI yang kembali dari negara-negara yang dimoratorium ini, maka mereka pergi ke negara itu dengan jalan lain.
“Seperti, melalui pendaftaran dari daerah tetangga. Jadi, di dinas kitanya tak terdaftar, tapi warga itu kembali dari Timteng dan Malaysia. Berarti mereka, daftarnya ditenggarai dari daerah tetangga,”kata Anne.
Terpisah, Camat Tegalwaru Beni Primiadi, mengatakan, pihaknya sudah menerima instruksi dari bupati terkait dengan antisipasi kepulangan PMI ini. Untuk di Tegalwaru, pihaknya telah menyiapkan posko dan memberlakukan PPMK mikro hingga tingkat RT dan RW.
“Dengan kebijakan ini, kedatangan PMI bisa terpantau dan bisa langsung di laporkan ke satgas covid di tingkat desa,” ucap Beni.
Terkait ruang isolasi, setiap desa di wilayahnya sudah menyiapkan ruangan isolasi mandiri. “Di Kecamatan Tegalwaru, ada 13 desa. Semua desa terdapat warga yang menjadi PMI. Tapi, yang paling banyak ada di Desa Sukamulya, Pasangrahan dan Cisarua,” demikian Beni. (Rsd)
