PURWAKARTA, garisjabar.com– Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Purwakarta Agus Yasin, meyoroti kerja-kerja DPR RI Komisi IV yang tidak difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial malah membuat kekacauan.
Sementara Dedi Mulyadi mengumpulkan beberapa pejabat yang di jadikan boneka yang diduga untuk membuat kekisruhan di Kabupaten Purwakarta.
Sementara pertemuan Anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dengan sejumlah Pejabat Purwakarta di sebuah Cafe Stasion Kopi di Jalan. K.K Singawinata, pada hari Kamis (01/12/2022).
Selain itu, mulai dari pejabat Wakil Bupati Purwakarta serta Sekda dengan membicarakan soal Dana Bagi Hasil (DBH) agar terlihat Dedi Mulyadi itu seolah-olah bersih di mata masyarakat.
Selain itu Agus pun menduga Dedi Mulyadi terlibat kasus tersebut. Minggu (04/12/2022).
Menurut Agus Yasin, seharusnya BK DPR RI harus memeriksa Dedi Mulyadi yang lebih banyak beraktivitas di wilayah Kabupaten Purwakarta ketimbang di Kantor DPR RI.
Kata Agus, Dedi Mulyadi sebagai Anggota DPR RI memanggil sejumlah pejabat Purwakarta yang tidak punya kepentingan.”Ini bukan ranah Dedi Mulyadi, apalagi membahas soal hal-hal lain tentang soal APBD Purwakarta,”ujar Agus.
Agus Yasin mengatakan, ini sudah tidak elok lagi, kalau Dedi Mulyadi sebagai Anggota DPR RI Komisi IV ngobok-ngobok pemerintahan Kabupaten Purwakarta, apalagi keranah hal-hal itu.
“Sebagai anggota dewan seharusnya memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri butuh fasilitas ini itu. Kalau sudah jadi anggota DPR RI ya seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat,”ucap Agus Yasin. (Rsd)
