PURWAKARTA, garisjabar.com- Salah seorang warga Kelurahan Sindangkasih, Cecep Saeful Mukti, didampingi unsur Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) Tarman Sonjaya secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dana ketahanan pangan yang terjadi di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta.
“Kita menduga terjadi praktik KKN pada penggunaan anggaran ketahanan pangan yang berasal dari dana desa di wilayah Kabupaten Purwakarta, salahsatunya diduga terjadi di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta Kota,”ujar Jenar, aktivis Purwakarta, Selasa (21/11/2023).
Menurut Cecep Saeful Mukti secara resmi telah melaporkan dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan di Desa Citalang yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum aparat desa setempat.
“Sudah kita laporkan secara resmi, dan kita berharap laporan dugaan korupsi ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejari Purwakarta,”katanya.
Menurutnya, dalam laporannya tersebut terdapat beberapa item yang menjadi dasar, sehingga pihaknya melakukan aduan masyarakat ke pihak Kejaksaaan.
“Diantaranya, ini juga mengacu pada amanat Peraturan Presiden Tentang Rincian APBN tahun anggaran 2022, yaitu soal prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dengan besaran minimal 20 persen dari total pagu yang diterima desa terkait,”ujarnya.
Yang seharusnya melalui kebijakan, agar diharapkan pemerintahan desa dapat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan potensi desanya.
“Tetapi yang terjadi di lapangan, pengelolaan anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran dana desa sebesar 20 persen itu, diduga dikelola oleh kelompok tani dadakan bahkan juga dikelola oleh oknum perangkat desa,”ucapnya.
Namun sebelumnya, beredar kabar bahwa sebanyak 28 ekor kambing pada program ketahanan pangan di desa tersebut lenyap dan tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, hilangnya hewan ternak tersebut diduga disulap oleh oknum aparat desa dan oknum penerima program.
Bahkan, dikabarkan juga, ada salah satu awak media yang mencoba menelusuri kabar tersebut malah mendapat intimidasi dari oknum aparatur desa setempat. (Rsd)
