PURWAKARTA, garisjabar.com- Sungguh sangat disayangkan, setelah sepekan digempur soal pemberitaan banyaknya anggota (DPRD) Purwakarta ke tidak hadiran alias mangkir dalam rapat paripurna.
Memang tidak memuaskan bagi masyarakat karena mereka lebih mementingkan agenda acara Kirab Pusaka Lembur Pakuan jauh- jauh ke Subang.
Menanggapi hal tersebut, Agus Yasin mantan anggota (DPRD) Purwakarta dari Faksi Golkar mengatakan, kenapa saat rapat paripurna para anggota DPRD mangkir seenaknya. Sedangkan pada acara Kirab Pusaka Lembur Pakuan jauh- jauh ke Subang begitu bersemangat.
“Lantas apa kepentingannya, kalau bukan lebih nurut pada perintah yang berpengaruh ketimbang menunaikan kewajiban berkaitan dengan kepentingan Purwakarta,”kata Agus Yasin. Minggu (24/72022).
Rapat paripurna, menurut Agus Yasin, sebetulnya hanya ujung dari proses panjang perumusan undang-undang. Sifatnya hanya simbolik.
“Meskipun sifatnya hanya simbolik, tapi menjadi sorotan publik karena menandai sebuah periode baru. Jadi kehadiran mereka itu penting untuk sekedar menunjukkan keseriusan mereka menjadi wakil rakyat,”ujar Agus.
Walaupun telah disorot media, Kata Agus, hal ini ada pengaruh. Lantaran ada sanksi politik dan sanksi sosial yang diberikan kepada anggota dewan yang secara sengaja tidak hadir.
Kata Agus, ini sebuah pembuktian, bahwa mereka lebih tunduk pada kegiatan yang diadakan oleh seseorang dibanding pada agenda yang memiliki histori dan kepentingan daerah. Namun, dimana mereka digaji untuk menjalankan fungsi dan tugas serta wewenang sebagai wakil rakyat.
Menurut Agus, lebih jauhnya lagi, apa nilai dari kegiatan yang dilaksanakan di daerah lain kalau bukan sekedar arak-arakan. Dan disinyalir hanya sebuah sensasi belaka yang turut pula dihadiri para pejabat tinggi daerah dan anggota (DPRD).
Agus Yasin menyampaikan, yang sangat mengherankan lagi arak- arakan itu juga memanfaatkan aset yang dibeli dari uang APBD.”Tetapi seolah menjadi milik pribadi, dan dimungkinkan juga kegiatan tersebut dibiayai oleh patungan para pejabat sehinga bisa jadi duitnya ada yang diambil dari kocek Dinas- Dinasnya,”ungkap Agus.
Hal tersebut patut diduga, karena bukan hal mustahil dari kebiasaan dulu.
Menurutnya, seharusnya Pemda Purwakarta mengambil barang tersebut, karena dibeli dari melalui APBD.”Jika Pemda tidak mengambilnya, berarti mereka bisa diduga khususnya (DPKAD) secara bersama-sama menggelapkan aset tersebut, dan rakyat pun bisa melaporkannya,”ucap Agus Yasin. (Rsd)
