Garisjabar.com- Penerima bantuan sosial (bansos) untuk warga DKI Jakarta terdampak virus corona (Covid-19) menjadi polemik. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan. Sabtu (9/5/2020).
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa perbedaan data bansos wajar terjadi di tengah pandemi seperti saat ini. Faktor mendesak membuat berbagai pihak memiliki data berbeda.
“Bahwa, karena situasinya begitu mendesak, begitu masif serangan Covid-19 ini memang mungkin, ada beberapa perbedaan ketika terjadi ekspresi kepada publik. Ada pernyataan macam-macam,” kata Mahfud saat rapat dengan Komisi I DPD melalui daring, Jumat (8/5/2020).
Mahfud menjelaskan bahwa situasi yang terjadi hingga dianggap memanas antara beberapa menteri dengan Pemprov DKI Jakarta dimulai dari perbedaan data yang dimiliki.
Pada saat rapat kordinasi, muncul kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Prempov DKI berkaitan penyaluran Bansos. Dan berapa kewajiban DKI yang dibebankan ke Pusat, dan juga Premprov harus memberikan data penerima.
“Kemudian dibebankan ke pusat memang datanya by name by addres akan diberikan oleh pemda DKI. Tapi sampai saat (waktu) ditentukan tidak ada, gitulah ribut, ada yang tidak dapat, DKI protes,” ujar Mahfud.
Hingga kemudian, Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta membagikan bansos. Mereka yang diberikan pusat, tidak lagi diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun, saat penyaluran terjadi kekacauan. Penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta juga jadi penerima bansos dari pemerintah pusat.
Pemerintah pusat lantas menagih data terbaru ke Pemprov DKI Jakarta. Mahfud mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memberikan hingga penyaluran bansos dilakukan.
“Ternyata datanya tak pernah diserahkan, sehingga pusat menunggu. Namun, karena saya ada rapat kan sudah bilang, juga teknis antar staf dan kepada dinas. Ya tidak bisa begitu, juga datanya dijangjikan tanggal ini, hari ini, tapi sampai saat ini belum masuk,” kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, tak ada perselisihan antara sejumlah menteri dengan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, isu yang berkembang sebenarnya cuma sebatas perbedaan data penerima bansos di DKI Jakarta.
“Berita-berita bahwa ada konflik atau pertengkaran antara seorang menteri dan gubernur sebenarnya masalahnya hanya itu, enggak ada pertengkaran, karena memang masalah data yang terlambat saja. Itu saja masalahnya, tidak ada konflik apa-apa,” ujarnya.
Namun itu, sebelumnya, Mensos Juliari Batubara menjelaskan, ada masalah dalam penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Berkenaan dengan data penerima tersebut.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menyampaikan, hal serupa. Bahkan dia mengaku sempat menegur Gubernur Anies Baswedan agar lekas memperbaiki data penerima agar tidak terjadi kekacauan. (Rht)
