PURWAKARTA, garisjabar.com- Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan antara Bupati Anne Ratna Mustika dan anggota DPRD Purwakarta tidak berjalan mulus. Namun, ada pihak ketiga yang kerap berselisih pendapat dan saling kritik.
Namun jumlah anggota dewan yang melakukan pemboikotan di rapat paripurna tidak sebanding dengan pengalamannya.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan, jangan ada lagi pemboikotan tahun ini DPRD Kabupaten Purwakarta.
Seperti tahun sebelumnya, sejumlah fraksi di DPRD Purwakarta melakukan boikot rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021. Ada 24 fraksi yang melakukan aksi itu.
Menurut Bupati Anne, karena kewajiban Pemda sudah kita sampaikan yaitu menyampaikan berat apalagi opini dari BPK berdasarkan Permendagri.
“Apa itu karena kita opini WTP bahaya kalau terjadi lagi pemboikotan yang tidak terjadinya APBD perubahan maka akan merugikan masyarakat Purwakarta,”kata Bupati Anne. Rabu (26/7/2023).
Menurutnya, karena pembangunan tersebut tidak berjalan termasuk ASN dan juga untuk para RT RW itu akan mendapat 2 bulan gaji maka dari itu ditahan.
“Walaupun kepentingan politik sekarang berbeda benturan terus, tapi pikirkan kepentingan untuk masyarakat dan para ASN kita mereka tidak tahu apa-apa tentang politik tetapi akan berdampak 2 bulan gaji,”ujar Bupati Anne.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyampaikan, kalau dari kita sudah proses tahapannya sudah berjalan dengan baik dan diserahkannya gerak rancangan PTK PTK tanggal 29 Mei kewajiban Pemerintah Daerah sudah selesai.
“Mudah-mudahan dari temen-temen dewan janji tanggal 31 Juli kalau tidak ada apa-apa lagi seperti tahun kemarin, dampaknya itu akan luas terhadap pembangunan terutama untuk honor gaji tunjangan termasuk gaji RT RW dan Desa terdampak karena itu,”kata Anne.
Bupati Anne menyampaikan, dorong jangan mempersulit mereka tidak ada gunanya, dan juga saya akan berakhir tanggal 20 September.”Jadi APBD perubahan untuk 3 bulan September, Oktober, November, September lahir pas efektifnya itu Oktober dan Desember,”ungkapnya.
Mengapa terjadi pemboikotan untuk antara sesama,”Jadi wakil rakyat harus berpihak terhadap masyarakat bukan untuk kepentingan golongan juga kelompok atau perorangan, dan itu tidak boleh jangan sampai tahun kemarin itu terulang lagi menjadi pemboikotan jilid kedua,”ucapnya. (Rsd)
