PURWAKARTA, garisjabar.com- Selain berbuntut pelaporan kepada pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta. Kekisruhan “boikot paripurna” yang terjadi antara dua kubu diinternal DPRD Purwakarta juga menyebabkan Bupati dan Sekda Purwakarta “bertamu” ke kantor Kejaksaan yang beralamat di Jalan Siliwangi itu.
Tampak Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika bersama Sekda, Norman Nugraha datang memenuhi undangan pihak Kejari Purwakarta, sekitar pukul 09.30 waktu setempat. Namun, Aming selaku Wakil Bupati Purwakarta, tak nampak hadir.
Sebelumnya, lembaga yang dipimpin Kajari Rohayatie itu juga telah mengundang belasan anggota DPRD Purwakarta, empat pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan untuk diklarifikasi berkaitan dengan laporan dan pengaduan (lapdu) dugaan gratifikasi kepada sejumlah anggota dewan dalam konteks boikot paripurna Raperda Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021 pada medio September 2022 lalu.
Namun di sisi lain, usai memenuhi undangan Kejari pada Kamis, 09 Februari 2023 lalu, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi membuat pernyataan bahwa sidang paripurna tersebut fiktif.
Mengomentari pernyataan Ketua DPRD Purwakarta bahwa paripurna itu fiktip. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, berkaitan dengan paripurna di DPRD, selaku eksekutif pihaknya hanyalah menjadi pihak yang diundang, bukan pelaksana.
“Undangan dari pimpinan dewannya kan ada, masa paripurna fiktip. Soal fiktip atau tidak, saya tidak bisa menjawab, silahkan diklarifikasi ke pihak Bamus atau pihak dewan. Sekali lagi, saya hanya sebagai pihak yang diundang dalam paripurna. Karena diudang saya datang. Dan saat itu, karena tidak kuorum, ya paripurnanya dibatalkan,” kata Anne. Rabu (15/02/2023).
Sementara, berkaitan dengan undangan dari Kejari Purwakarta hari ini, Ambu Anne mengungkapkan, ia hanya memenuhi undangan untuk klarifikasi dari pihak Kejari Purwakarta. “Tadi ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan. Diantaranya berkaitan dengaan tahapan Raperda PPA 2021 dan ketidakhadiran 24 anggota dewan pada paripurna tersebut,”ucap Anne. (Rsd)
