PURWAKARTA, garisjabar.com- Dinamika perekonomian yang terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional, begitupun terhadap inflasi di Kabupaten Purwakarta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi tahun ini dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika usai mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2023 yang digelar secara virtual bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (09/01/2023).
Anne menegaskan, bahwa jajaran Pemerintah Daerah yang dipimpinnya akan terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
“Selain itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis,”kata Anne.
Selain itu, jajarannya juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
“Tadi kita melihat bahwa inflasi year on year tahun 2022 itu ada di angka 5,51 persen sedangkan di Kabupaten Purwakarta, bedasarkan data BPS adalah bukan kota atau kabupaten yang memang khusus disurvey. Kita akan melihat kabupaten tetangga seperti Cirebon ternyata lebih rendah daripada nasional yaitu 4,86 persen,”ujar Anne.
Kedepan, pihaknya akan secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik.
“Data dari DKUPP memang ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan, tapi sifatnya fluktuatif, seperti contohnya kelompok makanan dan minuman terutama adalah komoditi sayuran dan juga sumber protein seperti daging atau daging sapi kemudian juga ayam potong kemudian juga telor dan ikan mas,”ucap Anne.
Pemda Diminta Gunakan BTT
Sementara, untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
Hal itu bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersedian pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
Tito juga mengungkap sejumlah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi diantaranya, turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
Lalu, melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat. Poin berikutnyan adalah optimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah serta dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di setiap wilayah.
Mendagri juga berharap jajaran Pemerintah Daerah bisa tetap melakukan langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah di masing-masing daerah. (Dni)
