Garisjabar.com- Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Purwakarta tentu memerlukan media masa untuk membantu menunjang kerja publikasi.
Tujuannya untuk menyebarluaskan informasi kepada publik mengenai program, kegiatan baik kebijakan, dan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
Sementara di Purwakarta terkait kerja sama media dilaksanakannya proses (e-katalog) atau belanja langsung yang digemborkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), namun pada kenyataanya tidak dilakukan.
Hal ini, masih ada beberapa media yang diakomodir tanpa melalui belanja langsung (e-katalog) dengan menggunakan jasa dari pihak ketiga (agency).
Padahal, jika aturan yang diterapkan tidak dirubah oleh dinas terkait. Maka media khususnya yang berdomisili di Purwakarta akan dapat menerima.
Kabid IKP (Informasi Komunikasi dan Publikasi) Dinas Diskominfo Purwakarta, Sri Budiyanti, pada Rabu (19/6/2024) mengaku masuknya agency untuk membantu media.
“Seperti kita ketahui, banyak media yang mengalami kendala tidak bisa masuk Simedkom. Oleh karena itu, kami membantunya melalui agennya,”ujarnya.
Ketika ditanyakan berapa media yang dipilih agency, wanita yang akrab disapa Bunda Ati ini menjawab ada dua puluh media yang diakomodir agency.
“Nama-nama medianya lupa saya,”kata dia terkesan menutupi.
Sementara itu, ditanyakan apakah media yang diakomodir agency apakah yang memiliki perusahaan media atau tidak, Ati tidak membalas pesan WhatsApp yang dikirim oleh salah satu awak media pada waktu itu.
Bahkan ini menjadi simpang siur yang dilontarkan oleh Kabid IKP (Informasi Komunikasi dan Publikasi) Dinas Diskominfo Purwakarta, Sri Budiyanti, dengan ucapan THL yang dilibatkan soal kerja sama media itu tak sama.
“Kabid bilang yang masuk (e-katalog) 20 media, kata THL pada saat berkumpul dengan Kadis yang masuk ada 40 media,”ucapnya.
Ini sangat menyayangkan kalau seperti ini jadinya, dan menurut beberapa awak media pada saat berkumpul dengan Kadis pada waktu itu.
“Ini mana yang bener, jangan-jangan mau membohongi kami agar mereka leluasa bisa mengambil persenan besar dari pihak ketiga,”ucap beberapa awak media, Kamis (27/6/2024). (Rsd)
