Garisjabar.com- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 80,76 meningkat dari tahun sebelumnya 80,47. Rabu (13/5/2020).
“Angka tersebut merupakan IPM tertinggi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan kesempatan masyarakat di DKI Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan yang semakin membaik,” ujar Anies saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam rapat paripurna, di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (12/5/2020).
Namun, indikator sosial, Anies menyampaikan, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKl Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 362.300 orang atau 3,42 persen dari total penduduk Provinsi DKI Jakarta. Angka ini, berada di bawah jumlah penduduk miskin rata-rata nasional sebesar 9,22 persen.
“Angka ini merupakan yang terendah di seluruh Provinsi di Indonesia,” kata Anies.
Anies pun mengatakan, indikator ekonomi DKI Jakarta pada 2019. Pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai Rp 2.840,33 triliun atau naik 9,27 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.599,33 triliun. Kedua, PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada 2019 mencapai Rp 269,07 juta atau meningkat 8,36 persen dibandingkan 2018 sebesar Rp 248,32 juta.
Sementara, Ketiga pada tahun 2019 perekonomian Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang besarnya hanya mencapai 5,02 persen. Menurut dia, hal tersebut didukung dari pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga non Profit Rumah Tangga (LNPRT).
Keempat, tingkat inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2019 tercatat 3,23 persen atau lebih rendah 0,04 persen dari tahun lalu yang sebesar 3,27 persen. Hal tersebut berkat program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga bahan pangan di Provinsi DKI Jakarta.
Anies pun menyebutkan, bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,08 persen dari target. Realisasi pendapatan ini berasal dari pajak daerah sebesar Rp 40,29 triliun atau 90,48 persen dan dana perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02 persen.
“Lalu mengenai belanja daerah, dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun 2019 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 64,96 triliun atau sebesar 83,44 persen. Realisasi penyerapan anggaran ini meningkat sebesar 1,66 persen dibandingkan 2018 sebesar 81,78 persen,” ujarnya.
Namun, selanjutnya untuk pembiayaan daerah, jelas Anies, penerimaan pembiayaan dapat direalisasikan sebesar Rp 11,76 triliun atau 98,92 persen dari target sebesar Rp 11,89 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang dapat direalisasikan sebesar Rp 7,92 triliun atau 87,67 persen dari rencana sebesar Rp 9,03 triliun.
“Pengeluaran pembiayaan ini salah satunya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp 1,20 triliun, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) sebesar Rp 3,55 triliun, PDAM Jaya sebesar Rp 385 miliar dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 2,25 triliun,” ucapnya. (Rht)
