GMNI Purwakarta Kawal Kebijakan Pemerintah Yang Menindas Rakyat

oleh -131 Dilihat
GMNI Purwakarta

Garisjabar.com- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Purwakarta menggelar aksi simbolik di depan Gedung DPRD Kab Purwakarta untuk bertekad mengawal kebijakan pemerintah yang menindas rakyat. Senin (20/1/2025).

Salah satu contohnya kenaikan PPN 12 persen memiliki implikasi buruk kepada rakyat. Bahkan ojek online dan pekerja kecil lainnya ikut terdampak.

“Kami akan bersama-sama untuk memperjuangkan agar hak-hak mereka tidak terampas,” ujar Ketua Umum GMNI DPC Kabupaten Purwakarta, Pratama Yogaswara, pada Minggu (19/1/2025).

Untuk itu, GMNI Purwakarta memberi pembekalan kepada puluhan kadernya bertempat di Aula Kantor Kecamatan Babakancikao, Purwakarta.

Menurutnya, arah politik GMNI fatsun terhadap ajaran Bung Karno yang memperhatikan kaum marhaen. Yang mana bila dulu memperjuangkan hak-hak buruh, petani dan kaum tertindas lainnya.

“Sekarang juga sama. Sebagai kaum marhaenisme kita wajib hadir mengadvokasi atau memberi pendampingan agar hak mereka tidak terampas,” kata Pratama Yogaswara.

Paham inilah, lanjut Yogaswara, yang akan ditularkan kepada kader-kader baru GMNI Purwakarta.

Ia menilai gerak politik marhaenisme perlahan bergeser dan nyaris pudar. “Makanya hari ini kita pompa dalam kegiatan sehari bertajuk Kongkow Simposium Revitalisasi Marhaenisme Pada Garis Merah Bung Karno,” ujarnya.

Selain kongkow simposium, Yogaswara mengatakan, kegiatan tersebut diisi juga dengan konvoi bersepeda motor mengelilingi Kota Purwakarta dan berorasi di dua tempat yakni Patung Bung Karno Jalan Veteran dan Gedung DPRD Purwakarta Jalan Ir H Djuanda, Jatiluhur.

“Kami hanya ingin menyampaikan eksistensi GMNI untuk mengawal setiap kebijakan baik pemerintah pusat maupun di daerah yang tidak pro rakyat kecil,” ucapnya.

Aksi simbolik tersebut diwarnai dengan penyampaian orasi dan simbol-simbol perjuangan yang mencerminkan peran GMNI sebagai kontrol sosial dan mitra kritis pemerintah. GMNI berharap DPRD Purwakarta dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjauhkan diri dari kebijakan yang diskriminatif maupun tidak berpihak pada rakyat.

Melalui aksi ini, GMNI Purwakarta menegaskan perannya sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang senantiasa berpihak pada rakyat dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan umum.(Rsd)