PURWAKARTA, garisjabar.com- Dianggap dapat menunjang keberhasilan dalam upaya-upaya pengendalian inflasi. Tahun ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI) serta sejumlah pihak terkait lainnya kembali mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Kick Off program yang mengambil tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi itu dilakukan di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Taman Maya Datar, Komplek Perkantoran Setda Purwakarta.
Selain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pada agenda yang dirangkai dengan Operasi Pasar Murah Kabupaten Purwakarta itu juga tampak hadir sejumlah pejabat diantaranya, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda Jabar, Bupati Purwakarta serta sejumlah kepala daerah lainnya.
Namun dalam agenda tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto mengatakan bahwa produktivitas hasil panen padi per hektar sawah masih rendah pada tahun 2023. Menurutnya, pada tahun ini, untuk satu hektar sawah hanya menghasilkan 5 ton padi. “Untuk pertanian sawah 10 juta hektar perhitungannya hanya 5 ton perhektar,”kata Airlangga. Rabu (05/04/2023).
Dia juga mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan produktivitas dari lahan sawah bisa meningkat. Namun, menurut Airlangga, penyebab rendahnya hasil panen di tahun 2023 karena adanya cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan.
Airlangga menegaskan, pada tahun depan, Indonesia akan dilanda kekeringan dan menjadi tantangan para petani. “Saat sekarang tergantung oleh climate change hujan berkepanjangan tahun depan karena kekeringan akan lebih panjang atau el nino. Tentu menjadi tantangan khusus pangan,”ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah membuat inovasi teknologi demi meningkatkan hasil panen pangan, yakni dengan smart irigasi dan smart farming. Harapannya dengan dua inovasi itu bisa meningkatkan hasil panen, misalnya beras hingga ke angka lebih dari 5 ton per hektar. “Sehingga produksi petani terutama bisa besar hingga 31 juta ton,”ungkap Airlangga.
Sementara, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangannya mengatakan, sinergi bersama dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada GNPIP mengisyaratkan sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Diantaranya, turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
“Menindaklanjuti itu, kita juga melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat. Poin berikutnyan adalah mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah serta dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di setiap wilayah,”kata Bupati Anne.
Menurutnya, hal ini juga menindaklanjuti arahan Presiden RI pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
“Keterlibatan sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat,”ujar Anne.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas dalam pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta. “Operasi pasar ini juga merupakan langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah di Purwakarta. Semoga langkah dan upaya kita dapat meringankan keluh kesah masyarakat saat ini,”katanya.
Ambu Anne juga menegaskan, bahwa jajaran Pemerintah Daerah yang dipimpinnya akan terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
“Selain itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis,”ujar Anne.
Selain itu, jajarannya akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
“Secara bersama-sama kami akan terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,”ucap Anne. (Dni)
