PURWAKARTA, garisjabar.com- Peristiwa lucu di bulan penuh berkah ini yang seharusnya tidak melakukan kebohongan, malah bagi Ketua DPRD Purwakarta seolah tak takut dengan kehilangan pahala puasanya.
Selain itu, malah lebih takut pada perintah seseorang yang terkesan ingin menghalang-halangi acara kegiatan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Menurut informasi, bahwa Ketua DPRD itu sakit dan dirawat di RSUD Bayu Asih. Namun setelah, dicek ternyata tidak ada Ahmad Sanusi yang dikenal sebagai ketua DPRD Purwakarta.
“Itu kepura-puraan saja, dan bentuk alasan kader partai yang miskin etika serta tipus adab terhadap Ketua Umumnya. Apalagi dia salah seorang bagian dari Forkopimda tentu harus bisa menempatkan diri secara proporsional, tanpa harus terjebak dan terbawa arus persoalan pribadi seseorang untuk dipatuhinya,”Kata Mantan Anggota DPRD Purwakarta dari Golkar, Agus Yasin. Kamis (06/04/2023).
Dikatakan Agus Yasin, sah-sah saja berbuat seperti itu, dan secara jelas di hadapan Ketua Umum Partai Golkar membentangkan garis penentangan terhadap Bupati. Yang bagaimanapun juga dia kader dan aset berharga Partai Golkar.
“Harus diingat, tindakan kepura-puraan Ketua DPRD termasuk entah kemana Ketua DPD Golkar Purwakarta beserta seluruh pengurusnya. Nyata sebuah sikap menunjukkan tidak terpuji serta patut menjadi evaluasi bagi DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPP Partai Golkar,”ujarnya.
Namun karena dengan perilaku seperti itu, ditambah terlalu campur tangannya seorang fungsionaris Golkar yang berlebihan.”Bukan mustahil suara Golkar di Purwakarta akan menurun dan tergerus oleh partai lain,”ngkapnya.
Dikatakan Agus Yasin, harus diingat pula bagi Ketua DPRD Purwakarta, yang identik dengan jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Purwakarta. Bahwa diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri pimpinan tertinggi berlaku pada organisasi termasuk pada organisasi Partai Politik.
“Jadi jangan menganggap sepele, jika Ketua Umum merasa kecewa dan tersinggung dengan sikap seluruh pengurus DPD Partai Golkar Purwakarta. Tidak mustahil Ketua Umum Partai Golkar menggunakan diskresi melalui Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, karena dianggap tidak memperlihatkan soliditas serta kerap menentang kebijakan Bupatinya yang merupakan kader Partai Golkar,”katanya.
Menurutnya, persoalannya bukan mungkin tidak mungkin, Ketua Umum Partai Golkar melalui DPD Partai Golkar Jawa Barat menerapkan itu. Dan bukan tidak mungkin pula, berakibat lengsernya kedudukan sebagai Ketua DPRD.
Selain tidak ada Pengurus dan fraksi Golkar di DPRD Purwakarta yang hadir, juga ada isu kedatangan Ketum Golkar ke Purwakarta akan di boikot agar pengunjung acara tidak meriah. (Rsd)
