Garisjabar.com- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana merealokasi 351 paket pekerjaan yang belum terkontrak ke paket yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut. Rabu (24/6/2020).
“Kami sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kami hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran itu,” ujarnya, Selasa (23/6/2020).
Menteri PUPR menyampaikan, bahwa dampak pandemi covid-19 bagi Indonesia sangat berat, yakni alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Dari 5.146 paket pekerjaan, sebanyak 3.577 paket atau 70 persen senilai Rp35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23 persen senilai Rp37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau tujuh persen senilai Rp13,7 triliun belum proses lelang.
Namun, progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Sehingga pada Juni 2019, sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket itu.
Sementara, 351 paket pekerjaan belum terkontrak disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai, dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multiyears contract (MYC).
Namun itu, untuk upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket tersebut.
Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp120,2 triliun menjadi Rp75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan itu. (Rht)
