PURWAKARTA, garisjabar.com- Untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah menggelar rapat koordinasi monitoring program minyak goreng curah rakyat wilayah Jawa dan Bali.
Namun rakor tersebut dipimpin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dan diikuti oleh jajaran Forkopimda serta Tim Satgas Pangan di wilayah bersangkutan. Sementara, jajaran Pemkab dan Forkopimda Kabupaten Purwakarta mengikuti rakor yang digelar secara virtual tersebut di Aula Janaka, Selasa (24/5/2022).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya menggatakan, stok minyak goreng untuk dalam negeri sudah lebih dari cukup. Jadi tidak ada alasan harga minyak goreng naik, atau lebih dari Rp14 ribu/liter.
“Pengawasan distribusi harus terus dilakukan oleh jajaran Satgas Pangan dan Kapolres beserta jajaranya. Kami juga meminta Pemda dan dinas terkait bekerjasama dengan Kepolisian ntuk sama-sama mengawasi harga minyak goreng di lapangan,” kata LBP.
Dalam rakor tersebut, setiap Kepala Daerah di Jawa dan Bali juga memaparkan kondisi ditiap provinsi terkait ketersediaan dan harga minyak goreng curah. Kepala Daerah dan Satgas Pangan juga diminta mengecek secara rinci ketersediaan dan harga minyak goreng curah di pasar-pasar ditiap kabupaten dan kota.
Sementara itu, disela kegiatan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela kegiatan mengatakan, sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan (DKUPP), stok minyak goreng untuk wilayah Purwakarta masih cukup banyak.
“Sebagai contoh minyak kemasan di seluruh gudang distributor, agen, retail, supermarket, minimarket, dan pasar tradisional, dan warungan minyak kemasan tersebut ada di angka 912,95 ton atau hampir 1000 ton. Untuk minyak curah ada 19,95 ton. Sedangkan kebutuhan kita hanya 2,11 ton perhari. Jadi sebetulnya cukup, namun permasalahannya harga di pasaran masih tinggi,” ujar Ambu Anne.
Selain itu, berkaitan dengan langkah untuk menekan harga minyak goreng Ambu Anne menjelaskan, pihaknya akan berpedoman pada arahan Menko Manives bahwa, Pemda beserta seluruh stakholder termasuk Kepolisian dan Satpol PP akan mengecek alur distribusi.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi ini kami berharap jalur distribusi minyak goreng dapat terkendali dan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng sesuai harga eceran yang telah diatur oleh Pemerintah,”ucap Ambu Anne. (Dni)
