PURWAKARTA, garisjabar.com- Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, masa depan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat diwujudkan dengan penerapan seluruh unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh instansi di semua tingkatan secara kolaboratif.
Ia juga menginstruksikan agar proses pelayanan administrasi kepegawaian disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pelayanan terbaru. Tujuannya agar pelayanan yang diberikan kepada ASN menjadi cepat, lancar dan akuntabel.
Bupati Anne menekankan bahwa masing-masing instansi pemerintah memiliki peran penting dalam perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian. Dengan digitalisasi, maka data yang tidak benar akan mudah untuk dideteksi sehingga akan mengurangi resiko kesalahan dalam pemberian pelayanan.
Ia pun mengajak agar para pegawai secara individu untuk lebih peduli terhadap kebenaran dari data kepegawaiannya masing-masing. Hal ini dikarenan validitas data pegawai tidak hanya menjadi tanggungjawab BKPSDM dan instansi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dari pegawai bersangkutan.
Menurutnya apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan data maka yang rugi adalah pegawai itu sendiri. Tidak hanya itu, Ambu Anne juga menekankan bahwa pelayanan terbaik juga akan terlaksana apabila sumber daya manusia yang melakukan pelayanan memiliki kompetensi, kemauan melayani, integritas yang tinggi dan selalu menaati regulasi dalam pengelolaan manajemen ASN termasuk dalam penegakan disiplin.
“Kedepan, tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks, dengan isu-isu yang saling terkait. Hal ini menuntut intensitas komunikasi, koordinasi, sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak secara apik,” kata Anne, Sabtu (14/01/2023).
Lanjut Anne, karena semakin maju dan berkembangnya pola kerja, saat ini tuntutan dan kebutuhan untuk percepatan dan reformasi dalam pelayanan publik semakin tinggi, termasuk salah satunya dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
Kata dia, penyelenggaraan digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian diharapkan dapat membuat kualitas pelayanan semakin maju, serta memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dan pengguna layanan.
“Selain itu, digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian juga dimanfaatkan pemerintah sebagai media promosi dalam sosialisasi kinerja dan berbagai program kerja dari pemerintah,”ujar Anne.
BKPSDM Purwakarta Jadi Pilot Project Kementerian PAN RB
Pelayanan administrasi kepegawaian secara umum diartikan sebagai upaya menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pengurusan, pengaturan, dan manajemen kepegawaian dan juga terkait dengan pihak yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintahan.
Selain itu, pengelolaan proses administrasi maupun pelayanan kepegawaian selama ini dianggap sebagai kegiatan rutin dan cenderung terus berulang sepanjang tahun, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sudah baku dan tidak berubah.
Namun sebenarnya tidak demikian. Tidak jarang terjadi keterlambatan pemenuhan kebutuhan terhadap berbagai hak layanan kepegawaian seperti halnya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan berbagai layanan administrasi ASN yang masih selalu dibebani dengan kewajiban yang terus berulang guna melengkapi berbagai berkas kepegawaian mulai dari fotocopy, form dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Pemkab Purwakarta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) jauh-jauh hari telah melakukan revitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian melalui teknologi digital yang bertujuan untuk mempermudah pengambil kebijakan agar dapat membuat keputusan yang tepat.
Bahkan digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan jajaran BKPSDM Purwakarta tersebut bakal dijadikan pilot project oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan kedatangan perwakilan dari Kementrian PANRB ke Kantor BKPSDM Purwakarta belum lama ini. Kedatangan dua orang perwakilan Kementerian PANRB tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM, Aep Durohman.
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha membenarkan bahwa Kementerian PANRB berencana menunjuk Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah Kabupaten yang akan dijadikan pilot project untuk digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian.
“Belum lama ini, kita kedatangan perwakilan dari Menpan RB, Alhamdulillah pada kesempatan itu pihak Kementerian PANRB berencana menunjuk Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu daerah kabupaten kota yang akan dijadikan pilot project untuk digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian,”kata Norman.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta sangat menyambut baik atas rencana tersebut. Apalagi saat ini diketahui ada 62 pelayanan administrasi, sehingga proses pelayanannya nantinya bisa lebih baik dan lebih cepat.
“Digitalisasi layanan tersebut nantinya akan dapat memberikan data dan informasi sebagai bahan analisis berbasis bukti, saran kebijakan, dan pengembangan layanan administrasi kepegawaian secara terus menerus serta membantu para pimpinan menavigasi masa depan layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang prima,”ucap Norman Nugraha. (Dni).
