PURWAKARTA, garisjabar.com- Pasca lengsernya Anne Ratna Mustika sebagai Bupati, yang kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta. Menjadi dinamika dan suhu politik di Purwakarta memanas sehingga membuat salah seorang yang merasa sakit hati menjadi salah tingkah.
Pengamat Politik Purwakarta Agus Yasin mengatakan, begitupun bagi sebagian besar pejabat tinggi di Purwakarta, terkesan seperti terbawa arus dan menyimpan ketakutan untuk berkomunikasi atau dekat dengan Anne Ratna Mustika.
Hal ini, diduga karena takut oleh adanya ancaman dari seseorang tersebut, akan dilaporkan ke APH jika masih tetap menjalin hubungan secara emosional dengan Anne Ratna Mustika.
Tak hanya itu, yang seharusnya apabila sebagian besar pejabat tinggi Purwakarta itu tidak memiliki keterjebakan dengan seseorang tersebut, tidaklah perlu takut dengan hal itu. Dan harus memperlakukan sama kepada mantan pemimpin Purwakarta secara manusiawi.
“Ini penyakit dan perilaku negatif, serta penyimpangan yang dilakukan pejabat dalam bersikap. Dan secara adab pun sesuai agama memutus silaturahmi sama dengan bersiap menerima azab,”kata Agus Yasin. Kamis (5/10/2023).
Menurutnya, mentalitas dan moralitas pejabat harus mencerminkan ketauladanan bagi masyarakat. Terlepas dari sisi lainnya, sebagai abdi negara dan pelayan publik tentu disumpah dengan pengucapan kata sakral.
Namun adapun pada akhirnya berkhianat dengan sumpahnya, itu tingkat kelemahan mental dan moral masing-masing.
“Yang pasti, penyakit dan perilaku negatif serta penyimpangan sikap. Tidak perlu kemudian tumbuh seiring penggantian pemimpin, kemudian rentan dengan ketakutan akibat doktrinasi dari seseorang,”ujar Agus Yasin.
Sementara untuk menetralisir keadaan, serta mengembalikan kepatutan dari ketakutan yang menhantui sebagian besar pejabat Purwakarta. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Purwakarta,
Dalam hal ini Pj Bupati harus segera melakukan penyegaran sikap terhadap bawahannya. Termasuk pembinaan dan pengawasan melekat terhadap aparatur, baik kalangan ASN maupun Aparat Desa. Yang disinyalir masih banyak yang tergiring dalam kegiatan pokitik praktis.
“Pj Bupati tidak perlu takut dengan mengeluarkan tindakan, karena dilindungi Undang Undang. Dan tidak perlu segan juga menon jobkan, pejabat tinggi daerah yang terang-terangan terlibat di dalam kegiatan politik seseorang,”ucapnya.
Kesimpulannya bahwa patologi birokrasi akibat bawaan pengaruh seseorang, menjangkit kembali disebagian besar pejabat tinggi Purwakarta, dan kemungkinan lambat laun akan dirasakan dampaknya oleh Pj Bupati Purwakarta pada akhirnya. (Rsd)
