PURWAKARTA, garisjabar.com- Para senior Partai Golkar Purwakarta menyayangkan sikap Ketua Panpel Rakerda Partai Golkar yang menggelar rapat kerja tanpa rasa hormat tak mengundang kehadiran Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.
Sementara Anne Ratna Mustika merupakan kader perempuan partai Golkar yang menjadi Bupati serta saat pencalonan tahun 2018 diusung oleh Partai Golkar.
Hal ini, disampaikan salah satu senior partai Golkar Purwakarta Ucok Ujang Wardi kepada awak media, Minggu (4/9/2022) terkait Rakerda Partai Golkar yang digelar di Hotel Plaza kemarin.
Menurutnya, Rakerda yang digelar itu juga tidak mengundang Forkominda Purwakarta yang menandakan kemunduran Golkar Purwakarta dalam membangun tatanan masyarakat yang beradab.
Namun Ia pun beralasan jika memang Golkar sudah tidak lagi akan mengusung memilih Anne Ratna Mustika dalam Pilkada serentak tahun 2024 setidaknya diundang sebagai pembina politik di daerah.
“Anne kan bisa diundang untuk memberikan arahan sesuai tupoksinya secara kelembagaan sebagai pembina politik,”kata.
Ucok.
Selain itu, Ucok pun menyesalkan sepak terjang mantan orang nomor satu Purwakarta yang karena masalah domestik (rumah tangga,red) lagi tidak kondusif membawa-bawa ke arah politis serta birokrasi.
“Kan pada kegiatan Rakerda Golkar itu selain mengundang pengurus kecamatan dan desa juga mengundang para Kades yang dikumpulkan di Tajug Gede Cilodong dengan tujuan politis. Bahkan sejumlah camat juga diundang dalam rakerda tersebut,”ujar Ucok Ujang Wardi.
Sehingga Ucok memberikan apresiasi bahwa Golkar Purwakarta sudah berhasil melaksanakan Rakerda, namun disisi lain ada norma, adab dan etika yang diabaikan dalam pelaksanaan Rakerda itu.
Sementara dijelaskan, secara pribadi menyayangkan sikap Dedi Mulyadi yangg kita anggap sudah paham dengan kultur Golkar tidak mengadvokasi panitia dan Ketua DPD Golkar Purwakarta agar melakukan etika politik yang santun.
“Dimana mana partai apapun jika menggelar kegiatan politik, Bupati diundang dalam kapasitas kewilayahan. Sebab, Bupati pejabat yang bertanggungjawab atas daerah teritorialnya. Apalagi ini hajat partai besar yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam mengelola partai hingga lebih mengedepankan etika,”ucapnya. (Rsd)
