PURWAKARTA, graisjabar.com- Dinamika perekonomian yang terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional, begitupun terhadap infalis di Kabupaten Purwakarta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi yaitu antisipasi kenaikan inflasi akhir tahun 2022 maupun pengendalian inflasi tahun mendatang dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah Kabupaten Purwakarta.
Sekda Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha saat memberikan laporan pada agenda High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, di Aula Yudhistira, Selasa 25 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dan Wakil Bupati Purwakarta Aming serta para Kepala Perangkat Daerah lainnya.
Menurut Norman, pengendalian Inflasi ditingkat Kabupaten Purwakarta merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah, belum lama ini.
*High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini adalah salah satu dari seluruh rangkaian tahapan peningkatan pengendalian inflasi daerah dimana setiap Perangkat Daerah dan Kecamatan saling mensinkronisasikan dalam meningkatkan pengendalian inflasi daerah yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Sekretaris TPID,” kata Norman.
Ia menegaskan bahwa jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan strategis.
“Kemudian dalam pengembangan kerja sama antar kabupaten dan kota produsen pangan di Jawa Barat dan penguatan terhadap BUMD atau BUMDES agar mampu menjalankan fungsi marketplace bagi petani produsen sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjalin kerjasama antar lembaga,”ujarnya.
Selanjutnya, Norman juga mengatakan, harus difokuskan juga terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
“Kedepannya agar secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,” kata Norman.
Sementara dalam agenda tersebut tampak hadir juga unsur Forkopimda, Staf Ahli, Asda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta seluruh Kades dan Lurah di Kabupaten Purwakarta, juga para narasumber diantaranya Deputi Direktur Senior BI Jabar dan Statistik Ahli Madya pada BPS Purwakarta.
Rakor Pengoperasian Akses Tol Darangdan KM 99
Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha mewakili Bupati Purwakarta didampingi Kepala Bappeda, Kepala DPUTR, Kepala BKAD, Inspektur Inspektorat, Kepala Dishub dan Camat Darangdan menghadiri Rapat Koordinasi terkait Permohonan Izin Pengoperasian Fungsional Akses Tol Darangdan KM 99 A Ruas Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dalam Rangka Rencana Pengoperasian Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang digelar secara Virtual di Aula Janaka.
Kata Norman, permohonan izin pengoperasian fungsional akses Tol Darangdan KM 99 A Ruas Cipularang ini bertujuan untuk mengurai kepadatan kendaraan pada saat libur Natal dan tahun baru 2022/2023, dengan berkaca pada kondisi libur lebaran 2022 ada peningkatan lalu lintas yang signifikan, sehingga diperlukan adanya tambahan titik transaksi.
“Adapun, yang menjadi pertimbangan juga karena di GT Sadang sedang dilakukan kontruksi untuk pembangunan Tol Japek Selatan sehingga berdampak pada pada penurunan kapasitas yang kemudian dialihkan ke GT Jatiluhur. Sehingga pada saat perhitungan lalulintas libur tahun 2022 berdampak adanya kapasitas peningkatan sehingga diperlukan alternatif kendaraan yang menuju Kabupaten Purwakarta,”ungkap Norman.
Norman juga menyampaikan ada beberapa hal yang perlu dilaporkan dalam acara tersebut. Pertama rencana pembukaan Pintu Tol KM 99 A Darangdan ini sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Report yang perlu disampaikan bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan ada beberapa hal yang menjadi kewajiban Pemkab Purwakarta.
“Yang pertama tentang pembebasan lahan dan kedua pembuatan lalin. Pembebasan lahan sedang berproses, dalam waktu tidak terlalu lama kewajiban Pemkab Purwakarta tentang pembebasan lahan akan terselesaikan. Termasuk juga penyusunan lalin melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam waktu yang singkat ini bisa segera selesaikan juga,”ucap Norman seraya berharap dengan adanya akses tol di KM 99 A itu dapat meningkatkan kinerja kapasitas kendaraan khususnya di luar Tol Cipularang. (Dni)
